Berita Berita KADIN Pangandaran
KADIN HARUS JADI DIRIGEN DALAM MEMBANGUN EKONOMI DAERAH

KADIN HARUS JADI DIRIGEN DALAM MEMBANGUN EKONOMI DAERAH

Menyusul Komite Penanggulangan Ekonomi Daerah (KPED) Jawa Barat yang sudah terbentuk sejak setahun lalu, diharapkan kabupaten Pangandaran, kota Banjar, Kota Garut, Kota Ciamis dan kabupaten lainnya diharapkan secepatnya membentuk Komite Pemulihan  Ekonomi Daerah (KPED).

Demikian dikatakan Ketua Kamar Dagang dan Indistri Indonesia Kadin Jawa Barat Drs. H. Cucu Sutara, SE MM pada acara Rapim Terbatas Kadin Kota se priangan timur, di Resto Bebene Cafee Kota Tasikmalaya yang sebelumnya pembahasan ini di lakukan di Hotel Horison Pangandaran.
“Hal itu (pembentukan KPED Kabupaten Kota di Jawa barat cukup penting sebagai upaya dalam rangka percepatan  pertumbuhan ekonomi di masa Pandemi Covid-19”, ujarnya

Dalam KPED, jelas dia, Kadin Kabupaten Kota jangan berpangku tangan dan hanya menjadi penonton saja. Namun harus bisa menjadi dirigen yang mengatur irama para stakeholder,  karena Kadin yang  lebih tahu tentang situasi perekonomian saat ini

“Saat ini Kadin juga harus bisa merubah paradigma. Ketika ada kerjasama dengan Kadin harus ada  program yang jelas. Kadin harus bisa menginventarisir permasalahan-permasalahan dan kendala-kendala yang terjadi, sehingga ketika Kadin di munta mengambil keputusan dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi bisa tepat sasaran”,
Cucu  menambahkan, Kadin juga harus bisa memberikan masukan yang kritis kepada pemerintah. Ini penting agar Kadin tidak lagi dianggap sebelah mata. Kadin harus menunjukkan jati dirinya sebagai lembaga ekonomi yang selalu siap dan tanggap dalam menghadapi bebagai persoalan ekonomi.

Sementara itu, Ketua Kadin Kabupaten Pangandaran. Teddy Sonjaya Sip MM mengatakan bahwa Kadin Kabupaten Pangandaran sebagai mitra pemerintah sejak awal pembentukan selalu siap bersinergi dengan pemerintah daerah untuk percepatan pemulihan ekonomi di masa Pandemi Covid-19.

SUMBER kompas, PR, myPangandaran



Berita Berita KADIN Pangandaran Lainnya
Penguatan Peran Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
Penguatan Peran Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
Jum'at, 20 November 2020 16:57 WIB
Dalam FGD kemarin di Hotel Grenn Parigi Teddy Sonjaya menambahkan bahwa peran serta masyarakat telah tercantum di dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyusunan perda RTRW. Secara implementatif, meskipun pemerintah telah mengacu pada peraturan perundang-undangan, namun secara pelaksanaan penyusunan RTRW masih belum maksimal dalam melibatkan peran serta masyarakat begitupun di mulai sejak awal
KADIN PANGANDARAN ADAKAN SOSIALISASI HALAL USAHA KECIL / UMKM
KADIN PANGANDARAN ADAKAN SOSIALISASI HALAL USAHA KECIL / UMKM
Senin, 23 Desember 2019 09:18 WIB
"Perhatian terhadap UMKM bukan hanya tugas pemerintah, tetapi perusahaan besar BUMN dan swasta lainya. Bentuknya bisa bermacam-macam, mulai dari kemudahan fasilitas kredit dengan bunga kredit yang rendah, serta dijadikan binaan atau anak angkat dan pemberian CSR untuk pembiayaan sertifikasi HALAL lainnya," ungkap ketua Kadin Pangandaran Teddy Sonjaya.
Peningkatan Penghidupan Masyarakat Merupakan Pendekatan Pemberdayaan Sosial Ekonomi
Peningkatan Penghidupan Masyarakat Merupakan Pendekatan Pemberdayaan Sosial Ekonomi
Senin, 16 Desember 2019 00:03 WIB
Pengembangan ekonomi lokal menjadi prasyarat kunci untuk memperbaiki kondisi ketertinggalan dan ketimpangan penghidupan kelompok Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang umumnya dimanifestasikan oleh rendahnya kemampuan ekonomi dan akses mereka termasuk terhadap permukiman yang layak huni dan berkelanjutan. Secara umum kelompok MBR tersebut dapat bertahan hidup di kawasan permukiman kumuh dengan mengandalkan pada kegiatan usaha skala mikro dan pekerja rendahan/buruh.
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KECIL SANGAT PENTING DI DAERAH BERKEMBANG
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KECIL SANGAT PENTING DI DAERAH BERKEMBANG
Rabu, 04 Desember 2019 09:56 WIB
Pengembangan ekonomi lokal menjadi prasyarat kunci untuk memperbaiki kondisi ketertinggalan dan ketimpangan penghidupan kelompok Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang umumnya dimanifestasikan oleh rendahnya kemampuan ekonomi dan akses mereka termasuk terhadap permukiman yang layak huni dan berkelanjutan. Secara umum kelompok MBR tersebut dapat bertahan hidup di kawasan permukiman kumuh dengan mengandalkan pada kegiatan usaha skala mikro dan pekerja rendahan/buruh. Livelihood (penghidupan masyarakat) merupakan pendekatan dalam pemberdayaan ekonomi lokal yang dilakukan Program KOTAKU dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan kualitas penghidupan MBR di kawasan permukiman kumuh. Grand strategy pemberdayaan ekonomi lokal (economic empowerment) bagi MBR yang dikembangkan Program KOTAKU adalah mengintegrasikan kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat di level komunitas/kelurahan dengan level kabupaten/kota, Ujar Teddy